|
Politik
(Ketidak-tentuan Masa Depan Politik)
Konspirasi asing (melalui TNI) sedang mempermainkan kondisi politik
Indonesia saat ini menuju kepada kericuhan. Hal ini sulit untuk
dapat diketahui dengan pola-pola linier karena variabel yang berperan
di dalamnya sangatlah beragam. Salah satu yang memicu kericuhan
tesebut adalah UU Pemilu. Ryas Rasyid sendiri telah menyatakan bahwa
UU Pemilu yang ia sebut sebagai "UU
setengah hati" akan menimbulkan ketegangan di masyarakat,
ketegangan antar partai dan juga ketegangan internal partai. Sementara
kita mengetahui bahwa yang membuat membuat RUU adalah Depdagri
yang mana Menteri-nya dari dulu hingga sekarang selalu diisi oleh
militer. Ryas Rasyid mungkin belum mengetahui grand design
konspirasi dari militer atas Indonesia yang mana kericuhan menghadapi
Pemilu adalah salah satu bagian dari desain tersebut.
Pada Level Wacana
Kita akan dikondisikan pada situasi yang semakin tidak menentu,
dimana kita melihat di satu pihak ada sekelompok
orang menginginkan pemilu, ada
sekelompok yang lain menolak pemilu, sementara ada juga sekelompok
yang lain lagi malah ingin
menggulingkan pemerintahan Mega-Hamzah. Sekelompok yang menginginkan
pemilu juga terbilah ke dalam beberapa pengelompokan lagi, demikian
juga dengan yang tidak menginginkan pemilu.
Pada Level Pemerintahan Legislatif
Di level pemerintah, dalam hal ini DPR, keluarnya RUU
Pemilu molor dari yang direncanakan, sehingga
KPU terganggu dalam menjadwal. Setelah itu KPU kembali terganggu
lagi dengan isu jabatan rangkap UU Pemilu sehingga menyebabkan mundurnya
2 anggota KPU. Hal ini berakibat kinerja
KPU sangat terganggu. Kemudian permasalahan lain muncul lagi
seperti Dana
KPU, KPU
daerah yang lambat dalam persiapan dan tidak
berkompeten dalam personal, Panwaslu
yang mayoritas tidak berkompeten, P4B
yang diundur 2 minggu dari dari yang direncanakan, hingga kepada
yang terkini adalah RUU Pilpres yang terus memperdebatkan syarat
20% partai layak mencalonkan presiden dan juga masalah tingkat
pendidikan presiden. Padahal pansus RUU
Susduk baru dibentuk akhir Februari 2003. Sementara itu, ditengah
banyaknya masalah berkaitan dengan RUU Politk tersebut DPR
masih sempat pula mengadakan reses pada 8 Maret sampai 25 April
2003.
Pada Level Pemerintahan Eksekutif
Di tempat lainnya, terjadinya perbedaan yang kuat diantara kalangan
sipil dengan kalangan militer dalam menyikapi permasalahan invasi
Amerika ke Iraq. Pihak Sipil (Megawati, Amin Rais, Hidayat Nurwahid,
Akbar Tanjung) dengan tegas menolak hingga bahkan mengutuk invasi
AS tersebut. Sementara kalangan militer tidak menyuarakan demikian.
Bahkan beberapa personal militer (salah satunya Kiki Syaniakri)
malah mendukung Amerika. Hal ini bisa diartikan ada perpecahan antara
Militer dengan Partai-Partai (Sipil). Inilah kerja tim konspirasi.
Ada yang mendesak Mega untuk anti-AS (bahkan meminta dia untuk berangkat
"sowan" ke Rusia) namun ada pihak yang menjaga militer
agar tidak ikutan menjadi anti AS, karena AS sangat penting bagi
militer.
Pada Level Islam
Sementara pada dimensi non-pemerintah, pihak Bos Soeripto sepertinya
ia ingin bermain cantik, dimana dengan
"merubah" PK menjadi PKS ia meng-inginkan posisi aman
untuk ikut pemilu 2004, sementara melalui KAMMI
ia malah meminta mundurnya pemerintahan MG-Hmzah untuk kemudian
digantikan oleh Presidium Nasional dan menolak pemilu 2004.
Dia cari aman dari 2 opsi yang kemungkinan (menurutnya) akan terjadi
di depan. Dia lupa bahwa militer lebih kuat dalam konspirasi dan
dia lupa bahwa berbahaya untuk bermain dengan militer dan Islam
sekaligus, karena kondisi
Al-Jazair bisa saja terjadi di Indonesia dengan terlalu lancang-nya
KAMMI ini.
Pada Level Kelompok Sok Elit
Di pihak lain, Gus Dur ikut serta dalam Front
Ampera (bersama Rahmawati Soekarno Putri dan beberapa
orang sok elit yang lain) yang bermuara pada penjatuhan Mega-Hamzah,
sementara ia juga turut serta dalam pencalonan sebagai Presiden
dari PKB. Sepertinya dia berharap bahwa setelah Mega-Hamzah jatuh,
dan ia duduk dalam Presidium, dia akan bisa "bertempur"
dalam Pemilu 2004 yang diselenggarakan Presidium.
Mahasiswa non-KAMMI muncul ke publik dengan permintaan untuk tidak
mempercayai lagi elit politik. Mereka meminta para elit untuk
mundur. Mereka menuntut mundurnya Mega-Hamzah,
bubarnya MPR/DPR dan pembentukan Presidium / Pemerintahan Peralihan.
Sepertinya ada pola maupun isu yang sama diantara KAMMI dan non-KAMMI.
It's All About Conspiracy Theory
Semua ketidak-menentuan ini (khususnya keinginan untuk menjatuhkan
Mega-Hamzah) diawali oleh keluarnya kebijakan pemerintah untuk menaikkan
3 tarif (telepon, BBM dan listrik). Awalnya kelompok
perempuan /
mahasiswa / masyarakat menuntut penurunan harga dan menolak kenaikan
3 tarif tersebut. Namun meskipun kemudian pemerintah menunda
kenaikan, malahan tuntutan mahasiswa / kelompok
perempuan berpindah ke hal yang tinggi lagi yakni meminta mundurnya
Mega-Hamzah. Dengan kata lain, memang sudah direncanakan mahasiswa
untuk digiring menjatuhkan Mega. Naiknya 3 tarif tersebut memang
diharapkan menjadi stimulan-nya.
Begitulah kerja konspirasi, ada yang bermain di pihak pemerintah
(sehingga keluar kebijakan menaikkan 3 tarif dan memancing mahasiswa
untuk turun ke jalan), ada yang bermain di pihak DPR, ada yang bermain
di belakang militer, bahkan ada pula yang bermain di kalangan mahasiswa.
Mereka semua memperalat objek-objek tersebut.
Sederhananya ekspektasi politik Indonesia tidak ada yang berani
meramal setelah 2004. Sungguh bangsa primit kita ini!
Gonjang-Ganjing yang Tidak Jelas Namun Jelas
Sebuah gocang ganjing yang
sepertinya tidak jelasnya muaranya mau kemana nantinya. Namun bagi
kami Presidium Mahasiswa dan Pemuda Indonesia, semuanya adalah jelas
dan jernih di mata kami. Semua itu hanyalah peralatan saja.
Namun kami, Presidium Mahasiswa dan Pemuda Indonesia dapat membaca
hal ini dengan jelas dan jernih bahwa hal ini adalah kerjaan pihak
asing semua. Desain Yahudi (melalui Amerika dan TNI) memang
membuat politik Indonesia menjadi kisruh. Pemilu 2004 adalah isu
saja, karena ia digunakan untuk mengalihkan perhatian politisi sipil
dari gerakan militer di Indonesia. Pemilu 2004 sebenarnya direncanakan
untuk tidak terjadi. Secara hitungan teknis saja pemilu sudah
bermasalah dengan jadwal. Hal ini merupakan kerjaan agen Amerika
di DPR sehingga mengakibatkan RUU Pemilu telat disahkan sehingga
mengakibatkan kendala di depannya. Belum lagi munculnya beberapa
pasal dalam RUU Pilpres yang terus-menerus menguras perhatian para
politisi sipil.
Rencana sebenarnya adalah begitu Mega jatuh pada (paling lambat)
Juni 2003 maka kejelasan akan tidak mungkinnya Pemilu 2004 akan
semakin jelas terlihat. Pasca Mega adalah Presidium Nasional (versi-militer)
yang akan diisi oleh campuran sipil-militer, dengan menempatkan
sipil sebagai pimpinan, meski sebenarnya militer yang menyetir sipil
tersebut. Begitulah memang keinginan pihak asing di Indonesia terkini.
Pada penjelasan berikutnya akan kami susun beberapa rangkaian penjelasan
untuk memudahkan dalam memahami bahwa Politik Indonesia memang dikondisikan
kacau terutama melalui isu Pemilu 2004 guna menyita perhatian para
politisi dan masyarakat. Militer (TNI) adalah pihak yang mengambil
untung.
<
Pemilu 2004 sebagai pengalih perhatian>
|
