Otonomi Daerah

Non-Sentralisasi
Sentralisasi pada jaman Soeharto memang membuat banyak hal di Indonesia menjadi bermasalah. Beberapa masalah tersebut antara lain: pembangunan daerah menjadi tertinggal, Jakarta-sentris, pendapatan daerah yang sebagian besar ditarik ke pusat, daerah yang selalu di-intervensi Jakarta, Bupati menjadi perpanjangan kekuasaan Pusat di Daerah dll. Untuk alasan ini, memang membuat sentralisasi menjadi hal yang tidak baik untuk dipertahankan lebih lama lagi.

Ide Desentralisasi
Namun ketika berbarengan dengan penggulingan Soeharto Mei '98 kemarin muncul ide Otda yang menghendaki perubahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi membuat kita semua seperti mendapatkan angin segar perubahan. Desentralisasi-nya ditempatkan di Dati-II, bukannya di Dati-I maupun Desa. Mahasiswa '98 dengan menggunakan dialektika ide saja tanpa merujuk kepada dialektika material (penelitian ilmiah lapangan yang komprehensif maupun pengalaman empiris yang terukur) langsung merespon (menyambar) ide tersebut dengan cepat. Ide itu langsung diterima begitu saja dan kemudian disuarakan untuk diperjuangkan. Bahkan sampai-sampai Otda ini dimasukkan menjadi salah satu Amanat Reformasi.
Sementara itu pihak kapitalis tidak demikian. Sebelum menelurkan ide Otonomi Daerah (Desentralisasi Dati-II) di Indonesia, mereka melakukan penelitian lapangan terlebih dahulu. Penelitian lapangan ini dilakuan dengan menggunakan "bungkus" bantuan maupun kemanusiaan melalui Bank Dunia, ADB, US-AID, AUS-AID dll. Bentuk penelitian mereka ini "terbungkus" rapi di dalam beberapa program sepert : program pelatihan bagi UKM, program penyediaan air bersih pedesaan, pemberdayaan ekonomi rakyat, program pemetaan wilayah rawan konflik Indonesia, program belajar S2/S3 ilmu sosial di LN dengan tesis/disertasi yang studi kasusnya diambil di Indonesia dll.
Semua program ini secara kasat mata merupakan program bantuan murni tanpa kepentingan pemberi dana. Namun sebenarnya tidak demikian. Bank Dunia dan beberapa lembaga donor tersebut yang juga merupakan "teman-nya" IMF (yang sama-sama dibentuk di Bretton Wood akibat resesi ekonomi pasca Perang Dunia II) tersebut mempunyai target sampingan di balik pemberian bantuan. Lembaga-lembaga ini melakukan research di Indonesia dengan menggunakan orang-orang Indonesia. Bermainnya memang sangat halus.
Hasil kompilasi dari penelitian beberapa tahun di Indonesia inilah yang membuat mereka mengambil kesimpulan untuk membuat kebijakan Otda di Indonesia yang kemudian diminta untuk dijalankan di Indonesia. Mahasiswa '98 hanya mendapat tempat untuk sebagai corong lapangan-nya saja. Ryas Rasyid (yang katanya menjadi konseptor Otda Indonesia) hanya kebagian menjadi think tank kecilnya. Dalang-nya tetap Intelektual-nya Kapitalis AS.

Maksud Kapitalis Di Belakang Ide Otda
Kebijakan Otda ini sebenarnya merupakan sasaran antara bagi masuknya modal Yahudi ke Asia (khusus-nya ke Indonesia) yang memiliki targetan akhir adalah kepemilikan Indonesia secara total. Indonesia akan dijadikan tanah airnya Yahudi.
Dengan berlakunya Otda selanjutnya melalui RUU Keuangan Negara, daerah (khususnya Dati-II) diberikan kesempatan untuk mengakses dana melalui hutang kepada LN. Pengaksesan hutang tersebut dapat dilakukan Dati-II tanpa harus melalui koordinasi rumit kepada pemerintah pusat (apalagi koordinasi kepada rakyat, jelas tidak ada.). Nantinya diharapkan dengan semakin banyaknya hutang daerah kepada LN, melalui penjaminan aset daerah tentunya, kemudian potensi korupsi daerah yang tetap tinggi, maka diharapkan kepemilkan atas daerah tersebut akan dapat berpindah pula menjadi milik si pemberi dana. Pola Divestasi BUMN akan dilanjutkn dengan pola Divestasi BUMD. Bayangkan jika seluruh Dati-II se-Indonesia berhutang ke LN dan tidak ada yang mampu membayar karena dikorupsi semuanya (karena rakyat tidak mampu kontrol Pemda maupun DPRD-nya), maka seluruh aset dan wilayah nantinya dapat berpindah kepemilikian menjadi milik si pemberi dana pinjaman.Untuk lengkapnya silahkan lihat Skenario Ekonomi.