Presidium versi-Militer (Darurat Sipil)

TNI Masuk Secara Halus
TNI tidak mungkin masuk ke pemerintahan negara RI secara langsung karena tentunya akan ada penolakan dari rakyat dan mahasiswa dan juga dari dunia Internasional (atas nama HAM). Maka TNI mengawali usaha penguasaannya dengan menggunakan tameng beberapa orang sipil dan militer yang akan mereka kendalikan dari belakang. Kemudian muncullah beberapa figur capres dari sipil dan militer yang nantinya akan menjadi calon pengisi Presidium.

Isi Presidium Nantinya
Nantinya isi Presidium akan merupakan campuran dari beberapa figur sipil dan beberapa figur militer. Beberapa calon dari kalangan sipil itu adalah Beberapa nama yang sempat muncul ke publik adalah Sri Sultan HB X (capres favorit versi polling-nya Soegeng Sarjadi Syndicate), Hasyim Muzadi (yang telah sowan keliling dunia atas nama keompok antar agama dari NU), Amin Rais ("Belut" Licin), Gus Dur (agen Jezuit), Yusuf Kalla, Susilo Bambang Yudoyono, Agum Gumelar, Wiranto, Prabowo, Nurcholis Madjid (Mufti Besar Ismailiyah Pakistan yang dijadikan mertua oleh Yahudi). Beberapa yang belum muncul namun punya kemungkinan masuk Presidium adalah Buyung Nasution, Syahrir "Ci'il" (sempat bermimpi jadi Menko Ekuin di jaman Gus Dur), Todung Mulya Lubis (pernah terima uang dari George Soros), Hariman Siregar (aktivis yang secara tidak sadar berada di bawah pengaruh militer RI yang sering nongkrong di Jl. Lao Tze), Soeripto.

Kesan yang Dimunculkan
Dikesankan nantinya bahwa Presidium dipimpin oleh kalangan sipil sehingga mahasiswa dan masyarakat akan menerima opsi ini. Walaupun sebenarnya hal ini adalah skenario militer. Namun tetap yang mengendalikan di belakangnya adalah militer. Militer harus kontrol pemerintahan melalui sipil-sipil ini.

Fungsi Mahasiswa yang Lugu
Untuk terwujudnya Presidium ini, dipakailah mahasiswa untuk menjatuhkan Mega-Hamzah dan menggantinya dengan pemerintahan transisi (pemerintahan peralihan) yang dijalankan oleh sekelompok orang di dalam Presidium.

Kondisi Darurat Sipil
Kondisi akan semakin sulit karena Pemerintahan Sementara (Presidium) tidak akan berpihak kepada masyarakat. Masyarakat akan ditinggalkan, karena tidak ada perjanjian antara masyarakat dengan Presidium yang kuat mengikat.
Dengan semua kekisruhan sosial Indonesia yang mulai tidak terjaga akibat pengkondisian untuk kejatuhan Mega, dan juga kondisi "perang-perangan" TNI-GAM di Aceh yang belum tuntas (karena memang di-desain untuk belum tuntas) maka akan menjadikan Indonesia masuk dalam perangkap keadaan Darurat Sipil. Peran Militer mau-tidak mau akan menjadi penting kembali.
Pada masa ini rancangan aturan-aturan Hankam seperti RUU TNI (untuk pengambil-alihan kekuasaan), RUU BIN (untuk melakukan penangkapan individu selektif terutama birokrat koruptor), dan RUU KCPN (untuk penguasaan militer atas semua aset RI berupa orang, BUMN dll) akan mulai lebih didesak untuk segera disahkan. UU Anti Terorisme (untuk penangkapan fundamentalisme Islam dan Komunis) mulai mencari "mangsa" baru. Simulasi penguasaan militer atas sipil yang berhasil diterapkan dalam skala mikro di Aceh akan diaplikasikan dalam skala yang lebih makro yakni RI secara keseluruhan.
Kondisi kisruh sosial yang disiapkan untuk menjatuhkan Mega-Hamzah akan diteruskan menuju semakin rusuh lagi. Nantinya militer (yang menguasai Presidium dari belakang) akan melakukan provokasi di lapangan sehingga lebih memungkinkan untuk terjadinya Darurat Militer dan TNI dapat berkuasa penuh.