Akar Masalah dan Solusi

Kami melihat akar masalah serta solusi Indonesia terletak pada sistem tata negara dan level dimana keputusan rakyat berada. Tempat penentuan keputusan mestilah dekat dengan rakyat. Keputusan atas nasib rakyat tidak boleh jauh dari rakyat. Keputusan tidak boleh lagi berada di Kabupaten ataupun negara / Jakarta, melainkankan berada di desa / kelurahan. Kelurahan ataupun desa mestilah lebih berwenang daripada Kabupaten maupun negara (Jakarta). Kedaulatan rakyat mesti ada di desa / kelurahan. Sederhananya, Desa/Kelurahan lebih berwenang daripada Kecamatan (jika kasus tersebut merupakan kasus yang menyangkut wilayah Desa / Kelurahan), kemudian Kecamatan lebih berwenang daripada Kabupaten / Kotamadya (jika kasus yang ada berada di wilayah Kecamatan), kemudian Kabupaten / Kotamadya lebih berwenang daripada Propinsi hingga kepada Propinsi lebih berwenang daripada Negara. Sehingga dapat juga dikatakan bahwa Desa lebih berwenang daripada Negara, ketika kasus itu menyangkut kasus di wilayah tersebut.
Selama Tata Negara Indonesia belum diperbaiki (belum mencerminkan KEDAULATAN RAKYAT), selama Tata Negara masih mencerminkan KEDAULATAN PARTAI, maupun KEDAULATAN JAKARTA, sebanyak apapun uang yang masuk ke Indonesia, maka tidak akan menguntungkan rakyat banyak, melainkan hanya menguntungkan sekelompok kecil kelas menengah ke atas, serta tentunya menguntungkan segelintir para pemilik modal. Rakyat kebanyakan akan tetap dimiskinkan secara struktural.

Kami menamakan sistem baru tersebut (khususnya untuk sistem Legislatif-nya) sebagai sistem DPAR (Dewan Perwakilan Amanat Rakyat)

Sistem ini melampaui Sistem Otonomi Daerah (yang menimbulkan Otoritarianisme), Teori Partisipasi yang dimunculkan Robert Chambers dan sering digunakan kawan-kawan LSM. Selain itu ia juga mampu melalui Teori Kemitraan maupun Teori Komunitarianisme. Sistem ini melampauui itu semua. Intinya adalah wewenang tertinggi ada di rakyat. Dan Jargon ini kongkrit dimanifestasikan dalam organisasi rakyat tingkat Desa / Kelurahan.